Rangkuman Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959)

1. Perkembangan Politik

a. Sistem Pemerintahan

Rangkuman Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959), Pada masa Demokrasi Parlementer undang-undang yang digunakan sebagai landasan hukum negara adalah UUD Sementara 1950. Sistem pemerintahan negara menurut UUD Sementara 1950 adalah sistem parlementer. aken Kabinet. Zaken kabinet adalah suatu kabinet yang para menterinya dipilih atau berasal dari tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya, tanpa mempertimbangkan latar belakang partainya.

Kabinet pada masa Demokrasi Parlementer

  1. Natsir (September 1950 – Maret 1951)
  2. Sukiman (April 1951 – Pebruari 1952)
  3. Wilopo (April 1951 – Juni 1953)
  4. Ali Sostroamidjojo I (Juli 1953 – Juli 1955)
  5. Burhanuddi Harahap (Agustus 1955 – Maret 1956)
  6. Ali Sostroamidjojo II (Maret 1956 – Maret 1957)
  7. Djuanda (Maret 1957 – Juli 1959)

Baca juga 5. Rangkuman Perkembangan Ekonomi Indonesia pada Masa Kemerdekaan

b. Pemilu 1955

Rangkuman Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959), Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada 29 September 1955 dan tahap kedua pada 15 Desember 1955. Pemilu tahap pertama adalah untuk memilih anggota DPR yang berjumlah 250 orang. Pemilu tahap kedua adalah untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang akan bertugas untuk membuat Undang-undang Dasar yang tetap, untuk menggantikan UUD Sementara 1950.

c. Gangguan Keamanan

1). Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)
Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Tujuan gerakan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS.

2). Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)
Pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan) dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Steven Soumokil yang menolak terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia

3). Pemberontakan Andi Azis
Peristiwa pemberontakan Andi Aziz terjadi pada 5 April 1950. Peristiwa ini berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan sebagai pasukan kemanan untuk mengamankan situasi di Makassar.

4). Pemberontakan PRRI dan Permesta
Pemberontakan PRRI/Permesta terjadi di Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesual anggaran yang diusulkan. Hal tersebut menimbulkan dampak ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Puncak pemberontakan ini terjadi pada tanggal 10 Februari 1958.

d. Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Deklarasi Djuanda

1). Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA)
Konferensi Asia Afrika (KAA) diselenggarakan pada tanggal 18–24 April 1955 di Bandung bermanfaat terhadap dukungan bagi pembebasan Irian Barat yang saat itu masih diduduki Belanda.
2). Deklarasi Djuanda
Kabinet Djuanda mendeklarasikan hokum teritorial. Deklarasi tersebut kemudian dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Pengakuan atas Deklarasi Djuanda menyebabkan luas wilayah Republik Indonesia meluas hingga 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km².

Baca juga 2. Rangkuman Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer